.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menerbitkan sukuk daerah dinilai dapat menjadi langkah bersejarah dalam pembiayaan pembangunan. Langkah ini berpotensi memecah kebuntuan pendanaan daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat.
Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 1 Pefindo, Martin Pandiangan, menyebut rencana tersebut disambut positif karena hingga kini belum ada satu pun pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi maupun sukuk.
“Ini hal yang positif karena memang sudah kita nantikan dari lama bahwa pemerintah daerah belum ada sampai saat ini yang menerbitkan obligasi atau sukuk daerah,” ujar Martin dalam Taklimat Media yang digelar Pefindo secara daring, dikutip Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, inisiatif Pemprov Sumbar dapat menjadi katalis bagi ekosistem pembiayaan daerah. Jika terealisasi, langkah itu bisa menjadi acuan bagi provinsi lain untuk menempuh jalur pendanaan serupa. “Kalau memang rencana ini terealisasi tentu suatu katalis yang positif, tidak hanya untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tapi juga mungkin saja akan pecah telur dan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya,” katanya.
Martin menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif di tengah pengetatan fiskal. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat membuat daerah sulit leluasa dalam membiayai program prioritas.
“Ketika transfer pemerintah dipotong dan ada pengetatan anggaran, kebutuhan untuk mengambil sumber-sumber pinjaman lainnya menjadi lebih mendesak,” ujar Martin. Ia menyebut penerbitan sukuk daerah sebagai bentuk creative financing yang perlu dikembangkan agar pemerintah daerah lebih mandiri.
Meski begitu, kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Kapasitas fiskal, kelembagaan, dan kompetensi sumber daya manusia harus diperkuat agar pengelolaan pinjaman tidak menimbulkan risiko fiskal baru.
“Tantangannya tentu dari sisi kapasitas pemerintah daerah itu sendiri. Karena belum terbiasa melakukan pinjaman, tentu perlu membentuk unit khusus untuk mengelola utang dan membekali kompetensi pegawai yang menangani pembiayaan,” jelasnya.
Martin juga mengingatkan, perlambatan ekonomi dapat melemahkan kemampuan fiskal daerah sehingga setiap rencana penerbitan perlu dikaji secara hati-hati.
“Itu yang paling esensial, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi atau sukuk daerah saat ini,” ucapnya.
Kendati demikian, Pefindo tetap menyambut baik langkah Pemprov Sumbar yang berani menjajaki penerbitan sukuk daerah. Skema ini dinilai bisa membuka jalan baru bagi pembiayaan pembangunan tanpa bergantung penuh pada APBN maupun APBD.
