.png)
6 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR --Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Fathan Putra Mardela, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah pembangunan terukur dan berbasis hasil. Ia menyoroti dua kebijakan menonjol seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi besar-besaran, sebagai dua mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional.
“Program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect luas. Pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak,” ujar Fathan dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB University itu menjelaskan, MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, kata dia, koperasi, BUMDes, dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.
“Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” jelasnya.
Namun Fathan juga memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.
“Kalau pelaksanaannya tidak dikawal secara transparan dan digital, potensi kebocoran bisa terjadi di level operasional. Padahal tujuan utamanya adalah membangun ekonomi dari bawah,” tegasnya.
Selain itu, Fathan mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip good governance secara konsisten.
Meski demikian, Fathan mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif. Ia menilai penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik, agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.
“MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi memastikan arah pembangunan tetap lurus. Tapi tanpa pengawasan publik yang kuat, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya,” ujar Fathan.
Ia menilai, sinergi antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian dan keadilan sosial.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.
