RI-Selandia Baru Kerja Sama Mau Genjot Perdagangan

Jakarta -

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri baru saja melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Keduanya membahas upaya menggenjot perdagangan antara Indonesia-Selandia Baru.

Salah satu caranya dengan merealisasikan perjanjian dagang Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029. Melalui perjanjian itu, perdagangan kedua negara ditargetkan melesat ke angka US$ 3,6 miliar pada 2029.

Hal ini disampaikan bersamaan dengan Roro yang menerima penghargaan Prime Minister's Fellowship for ASEAN dari Pemerintah Selandia Baru di Wellington, Selandia Baru, Selasa (1/7). Penghargaan ini diberikan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan di wilayah ASEAN.

"Kunjungan kami ke sini di harapkan mampu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui komitmen bersama untuk memajukan kerja sama regional yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat bahwa pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 1,9 miliar. Melalui Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029 di harapkan bahwa perdagangan kedua negara dapat mencapai US$ 3,6 miliar pada tahun 2029" ujar Roro, dikutip Rabu (2/7/2025).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Roro menekankan pentingnya kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Selandia Baru, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, inovasi, dan diplomasi budaya.

Perjanjian perdagangan yang melibatkan kedua negara saat ini meliputi ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses ratifikasi Protokol Kedua AANZFTA pada kuartal ketiga 2025.

Selain itu, kerja sama kedua negara dalam memperluas akses pasar produk Indonesia, juga diharapkan menyentuh produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ke pasar Selandia Baru dan pasar global. Indonesia pun terus memperkuat komitmen dalam mempercepat transisi energi melalui pengembangan program energi terbarukan.

"Protokol ini akan memberikan manfaat konkret terutama bagi program "UMKM Bisa Ekspor" yang menjadi prioritas nasional," jelas Roro.

Selain itu, ia berharap proses aksesi Indonesia ke perjanjian perdagangan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) dapat terlaksana. Lebih lanjut, Indonesia berharap dapat membentuk Accession Working Group (AWG) bersama negara-negara anggota CPTPP, dengan dukungan penuh dari Selandia Baru sebagai negara penyimpan (Depository Country). Hal ini sebagai langkah mencari solusi terhadap kendala dari perdagangan di Asia.

Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengapresiasi pemerintahan Indonesia yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia serta mendorong pemberdayaan UMKM melalui penguatan koperasi desa, dan menyampaikan program tersebut telah berhasil dilakukan di Selandia Baru dalam memajukan peternak sapi mereka. PM Luxon juga menyoroti pentingnya hubungan bilateral dengan mengedepankan hubungan antarmanusia (people-to-people relations).

"Orang Indonesia dan Selandia Baru akan belajar nilai-nilai, tradisi, dan perspektif satu sama lain saat mereka berinteraksi melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya, atau kerja sama profesional. Hal ini mempermudah negosiasi bisnis, membangun kemitraan perdagangan yang lebih kuat, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi," jelas Luxon.

PM Luxon juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program energi terbarukan di Indonesia. Secara rata-rata tahunan, sekitar 80 persen listrik Selandia Baru pada 2024 berasal dari energi terbarukan dengan kontribusi listrik panas bumi mencapai rekor 24% dari total pasokan nasional. Selandia Baru menargetkan 90 persen listrik dari energi terbarukan pada 2025 dan 100% pada 2030 yang sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon

(acd/acd)