Rencana Insentif Pemerintah Diprediksi Kerek Daya Beli Masyarakat

IDXChannel - Rencana pemerintah untuk menggulirkan enam insentif pada 5 Juni 2025 diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke angka 5 persen.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, beberapa usulan insentif memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian.

Salah satu insentif yang disoroti adalah diskon tarif listrik. Bhima menyambut baik kelanjutan diskon ini, namun ia menekankan pentingnya perluasan cakupan.

"Diskon tarif listrik dilanjutkan adalah hal yang positif asalkan golongannya sampai 2.200 VA, bukan hanya di bawah 1.300 VA," kata Bhima kepada Inews Media Group, Minggu (25/5/2025).

Ia beralasan kelompok golongan 2.200 VA banyak diisi oleh rumah sewa dan kos karyawan yang termasuk kategori kelas menengah. 

"Mereka butuh dukungan insentif listrik juga," ujarnya.

Insentif lain yang diusulkan Bhima adalah pemangkasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi sembilan persen. Menurutnya, langkah ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena masyarakat akan membelanjakan uang lebih banyak untuk membeli barang dan jasa.

Meskipun tarif PPN turun, Bhima optimistis bahwa pendapatan negara dari skema ini justru akan positif. Hal ini karena penurunan PPN akan dikompensasi oleh kenaikan penerimaan lain, seperti setoran PPh badan dan PPh 21 karyawan.

"Industri pengolahan, khususnya yang berorientasi pasar dalam negeri, akan mendapat manfaat terbesar dari pemangkasan tarif PPN," kata Bhima.

Ia mencatat bahwa 25 persen porsi penerimaan pajak saat ini berasal dari sumbangan industri pengolahan. Bhima juga memberikan contoh beberapa negara seperti Vietnam, Irlandia, dan Jerman yang telah terlebih dulu menurunkan tarif PPN untuk menstimulus pemulihan daya beli pasca-pandemi.

Halaman : 1 2