PLN Seleksi Lahan Pemerintah untuk Proyek PLTS dan Penyimpanan Energi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT PLN (Persero) mulai menyeleksi lahan milik kementerian yang berpotensi digunakan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS). Seleksi dilakukan untuk mencari lokasi yang tidak hanya memiliki lahan memadai, tetapi juga dekat dengan pusat beban listrik.

Manager of Various Renewable Energy PT PLN (Persero) Head Office Fandi Gunawan Sianipar mengatakan, PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan terkait kebutuhan lahan tersebut.

“Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan-lahan milik kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk proyek PLTS plus BESS,” kata Fandi dalam Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini didukung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Fandi, pembangunan PLTS skala utilitas membutuhkan lahan yang luas. Namun, lokasi pembangkit juga perlu mempertimbangkan jaraknya dengan pusat beban listrik agar penyaluran energi dapat berjalan optimal.

Sebagian lahan yang telah diidentifikasi berada di wilayah pegunungan dan lokasi yang jauh dari pusat beban. Kondisi tersebut membuat PLN harus melakukan penyaringan lebih lanjut.

“Ternyata lahannya itu ada yang di gunung, ada yang jauh sekali dari beban. Sehingga kami harus melakukan penyaringan dan belum banyak,” ujarnya.

Selain mengandalkan lahan di daratan, PLN mengembangkan sejumlah alternatif untuk memperluas kapasitas PLTS. Alternatif tersebut mencakup PLTS terapung, virtual power plant (VPP), dan pembangkit listrik tersebar atau distributed generation.

“Beberapa sudah kita inovasi menggunakan PLTS terapung, bahkan ada tadi yang disampaikan VPP atau virtual power plants di atap, kemudian melakukan distributed generation,” ungkap Fandi.

Fandi mengatakan pengembangan PLTS Mentari Nusantara I juga dilengkapi BESS yang dikolokasikan dengan PLTS. Sistem tersebut digunakan untuk membantu mengurangi dampak intermitensi tenaga surya akibat perubahan produksi listrik yang dipengaruhi kondisi cuaca.

Selain penyimpanan energi, PLN mengembangkan smart grid untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan. Teknologi tersebut memungkinkan aliran listrik dialihkan melalui jalur lain ketika terjadi gangguan pada jaringan.

Namun, Fandi mengatakan aspek regulasi masih menjadi tantangan, terutama terkait pemanfaatan BESS untuk fungsi load shifting.

“Karena saat ini regulasinya kan masih belum diatur untuk BESS untuk shifting, untuk load shifting itu masih belum. Mungkin itu tantangan dari kami,” ujarnya.

Pemerintah saat ini tengah mempercepat program PLTS 100 GW untuk memperkuat ketahanan energi dan mendukung transisi energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada awal Agustus 2026 menyatakan program tersebut telah masuk dalam revisi RUPTL PLN 2025-2034. Tahap pertama program tersebut direncanakan dimulai di Bali.

Dalam RUPTL PLN 2025-2034 yang disahkan pada Mei 2025, PLN menetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Kapasitas tersebut terdiri atas 42,6 GW energi baru terbarukan (EBT), 10,3 GW sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW pembangkit fosil.

PLTS menjadi sumber EBT dengan tambahan kapasitas terbesar, yakni 17,1 GW.

RUPTL tersebut membuka peluang investasi sebesar Rp2.967,4 triliun. Nilai tersebut terdiri atas investasi pembangkit Rp2.133,7 triliun, penyaluran Rp565,3 triliun, serta kebutuhan lainnya Rp268,4 triliun.

Dari investasi pembangkit EBT sebesar Rp1.682,4 triliun, sebanyak Rp1.341,8 triliun dialokasikan melalui skema independent power producer (IPP) dan Rp340,6 triliun melalui PLN.

Program PLTS 100 GW juga disebut berpotensi mengurangi impor energi dengan nilai substitusi mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS, atau sekitar Rp255,92 triliun hingga Rp513,62 triliun.

Program tersebut juga diproyeksikan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 26,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp472,75 triliun.

Sebelumnya, Kementerian ESDM dan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi mendukung program PLTS 100 GW. Lahan tersebut selanjutnya akan diverifikasi bersama Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan PLN.

Wakil Menteri ESDM Yuliot sebelumnya mengatakan, pemerintah juga akan menyesuaikan dukungan infrastruktur, termasuk jaringan transmisi dan ketersediaan gardu induk PLN, dengan lokasi pembangkit yang dikembangkan pada lahan tersebut.

sumber : Antara