.png)
4 hours ago
1
ISEI Riau menilai skema bagi hasil sawit 4:96 tidak adil bagi daerah penghasil dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan formulasi ulang.
Perhitungan Bagi Hasil Dinilai Tak Adil, ISEI Riau Usulkan 3 Rekomendasi Reformulasi DBH Sawit. (Foto: ISEI Riau)
IDXChannel—Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau menyusun rekomendasi strategis untuk reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
Susunan rekomendasi ini diprakarsai pada acara Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang PMK No. 10/2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit pada 6 Mei 2026 yang berlangsung di Menara Bank Riau Kepri Syariah.
ISEI Riau menilai aturan tersebut melanggengkan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah penghasil. Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo mengatakan bahwa skema DBH sawit dengan porsi 4 persen untuk daerah dan 96 persen untuk pemerintah pusat merupakan ketidakadilan fiskal.
Khususnya bagi Riau selaku daerah penyumbang ekspor sawit dan luas lahan kebun terbesar di Indonesia. DBH sawit yang dibagikan ke daerah penghasil menurun sejak 2023, dengan penurunan yang cukup signifikan pada 2026.
Pada 2023, 4 persen DBH sawit yang dibagikan kepada daerah penghasil berjumlah Rp3,39 triliun. Lalu turun menjadi Rp3 triliun pada 2024. Kembali turun pada 2025 menjadi Rp1,24 triliun. Kemudian turun lagi menjadi Rp756,63 miliar.
