Pembentukan Badan Ekspor Satu Pintu Bukan Hal Baru, Ini Negara yang Sudah Terapkan

IDXChannel – Pembentukan badan khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai sebagai lompatan strategis yang sangat relevan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah ini diproyeksikan mampu menyumbat celah kebocoran nilai ekspor, mengoptimalkan tata kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE), sekaligus mempertebal otot Rupiah dari guncangan ketidakpastian global.

Lembaga kajian Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) melihat kehadiran DSI menjadi jawaban konkret atas karut-marut tata kelola komoditas hulu selama ini. Board of Trustees Prasasti, Fuad Bawazier, menjelaskan secara kelembagaan, konsep penggabungan (agregasi) ekspor komoditas andalan negara bukan merupakan hal baru, baik di panggung domestik maupun di kancah internasional. 

Di dalam negeri, skema serupa secara parsial telah diterapkan melalui pengelolaan timah lewat PT Timah dan tata kelola migas via SKK Migas dengan sistem kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC).

Di level global, raksasa energi dunia seperti Saudi Aramco (Arab Saudi) dan QatarEnergy (Qatar), badan usaha dagang negara COFCO (China), hingga ekspan eksportir meja tunggal (single-desk exporter) seperti Zespri di Selandia Baru telah membuktikan efektivitas skema ini dalam mendongkrak penerimaan negara dan kemakmuran domestik.

"Pengalaman global menunjukkan bahwa agregator ekspor dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Saudi Aramco mencatatkan laba bersih tahunan dalam kisaran US100-160 miliar dalam beberapa tahun terakhir dengan rekor US161 miliar pada 2022,” ujar Fuad dalam keterangan tertulis, Minggu (24/5/2026).

Demikian pula sebagian sovereign wealth fund terbesar di dunia seperti Government Pension Fund Global Norwegia, Abu Dhabi Investment Authority, dan Public Investment Fund Saudi, ditopang oleh pengelolaan ekspor SDA negara. 

“Ini menjadi referensi penting bahwa instrumen seperti DSI memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung penerimaan dan investasi jangka panjang Indonesia," kata dia.

Restrukturisasi rantai logistik ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rabu (20/5/2026). Sebagai tahap awal, integrasi ekspor satu pintu ini akan diwajibkan pada tiga komoditas andalan berwujud sawit, batu bara, dan paduan logam (ferroalloy).

Fuad menambahkan, Indonesia sebagai negara adidaya komoditas sudah sepatutnya memiliki instrumen tunggal untuk mengonsolidasikan validasi harga dan mengawal repatriasi valas secara sistematis dari hulu ke hilir.

"Penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis. Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan menjaga cadangan devisa, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung," ujar Fuad.

Meski memiliki substansi kebijakan yang sangat kuat, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengingatkan bahwa kunci keberhasilan sangat bergantung pada kualitas komunikasi kebijakan publik dan kejelasan indikator teknis di lapangan. Hal ini penting guna memitigasi munculnya persepsi negatif atau ketakutan dari para investor internasional serta pelaku usaha swasta selama masa transisi.

Halaman : 1 2