.png)
2 weeks ago
9
Jakarta -
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat penugasan untuk membangun 100-200 sekolah rakyat per tahun. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat hingga Juni 2026 mencapai Rp 10 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap I dan tahap II. Tahap I dibagi lagi menjadi Tahap I-A dan Tahap I-B.
"Disiapkan sekitar Rp 10 triliunan total untuk Tahap I dan Tahap II," kata Dody dalam Konferensi Pers Persiapan Kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dody menjelaskan, anggaran tersebut masuk lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis Kementerian PU. Ditargetkan pembangunan sekolah rakyat Tahap II rampung Juni 2026.
Hingga saat ini, Kementerian PU masih mengejar penyelesaian sekolah rakyat tahap I dengan target bisa rampung Juli 2025. Rinciannya, untuk pembangunan 1-A 64 sekolah dan di Tahap I-B lebih dari 30 sekolah.
"Itu (sekolah Tahap I) sebagai tempat penyiapan calon-calon murid untuk nantinya masuk ke sekolah-sekolah yang sebenarnya yang di Tahap II," ujarnya.
Ia juga optimistis bahwa pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu, mengingat tidak sedikit pekerjaan Tahap I ini masuk ke dalam renovasi ringan. Namun ia menekankan, sekolah Tahap I ini bersifat sementara.
Nantinya, para siswa yang telah masuk ke sekolah-sekolah Tahap I dipindahkan ke sekolah Tahap II, yang menurutnya bisa disebut sebagai sekolah rakyat sebenarnya. Untuk spesifikasinya, sekolah-sekolah Tahap II akan dibangun di atas lahan minimum 6 hektare (ha) untuk 1.000 anak SD, SMP, dan SMA.
Dody mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa lahan untuk pembangunan sekolah berasal dari pemerintah daerah (pemda). Namun di antara 200-an lahan yang disampaikan Kementerian Sosial (Kemensos) ke PU, banyak di antaranya yang tidak lolos spesifikasi. Baru ada 30 lahan yang lolos sesuai spesifikasi.
"Kami masih baru menerima 30-an karena berbagai macam sebab, yang paling utama adalah lahannya itu kan ada kriterianya. Misalnya kemiringan mungkin lebih dari 10 derajat, bukan lahan yang masih aktif sawah, gitu-gitu, ada beberapa kriteria dasar," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica menjelaskan, meski dilakukan renovasi ringan, namun bangunan sekolah rakyat yang disiapkan juga didukung dengan fasilitas, seperti tempat ibadah hingga asrama. Oleh karena itu, bangunan yang dipilih di antaranya banyak yang merupakan bangunan yang sering digunakan pendidikan dan pelatihan (diklat).
Ia menambahkan, pada tahun ini pihaknya akan fokus pada renovasi bangunan sementara tersebut, barulah kemudian menyusul bangun kawasan sekolah baru yang nantinya akan dioperasikan sebagai sekolah rakyat. Anggaran Rp 10 triliun akan dipergunakan untuk membangun sekolah baru ini.
"Kita membangun 1 tahun ini sebelum dipindahkan ke lokasi yang baru banget. Lalu yang Bapak (Menteri PU) sampaikan itu ada Rp 10 triliun, nah itu bangunan baru banget yang dibangun," kata Maulidya.
Simak juga Video: Mendagri Ungkap Sulitnya Dapat Lahan yang Tepat untuk Sekolah Rakyat
(shc/ara)
