Menanti Nakhoda NU Zaman Now

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Di balik nama besarnya, NU adalah rumah bagi jutaan harapan, tempat bernaungnya tradisi keilmuan Islam Nusantara, sekaligus benteng kebangsaan yang telah ikut mengawal republik sejak sebelum Indonesia merdeka. Dari rahim pesantren-pesantrennya lahir ulama, guru, negarawan, akademisi, birokrat, pengusaha, hingga pemimpin bangsa yang mewarnai perjalanan Indonesia dari masa ke masa.

Namun sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Dunia berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Revolusi digital mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi. Kecerdasan buatan mulai menggantikan banyak pekerjaan. Persaingan ekonomi tidak lagi ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan alam, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Di saat yang sama, dunia juga menghadapi krisis moral, krisis lingkungan, perang informasi, hingga polarisasi politik yang mengancam kohesi sosial.

Di tengah perubahan sebesar itu, NU tidak cukup hanya menjadi organisasi yang besar. NU harus menjadi organisasi yang relevan. Besar tanpa relevansi hanya akan menjadi monumen sejarah. Sebaliknya, organisasi yang mampu membaca zaman akan tetap hidup meski tantangan terus berganti.

Karena itu, pertanyaan besar yang mulai mengemuka bukan sekadar siapa yang akan memimpin NU pada periode mendatang. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seperti apa sosok nakhoda yang dibutuhkan NU untuk membawa kapal besar ini memasuki abad kedua pengabdiannya.

Indonesia membutuhkan NU yang semakin kuat. NU membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu menjaga tradisi, tetapi juga mampu membawa organisasi ini melompat lebih jauh memasuki era baru. Sosok yang mampu menyatukan kekuatan ulama, intelektual, profesional, pengusaha, generasi muda, dan kalangan pesantren dalam satu visi besar membangun peradaban.

Tantangan Besar NU

Tantangan itu tentu tidak ringan. Organisasi sebesar NU tidak bisa dipimpin hanya dengan popularitas atau kemampuan berpidato. Kepemimpinan NU hari ini membutuhkan kombinasi yang jauh lebih kompleks: keluasan ilmu, integritas moral, pengalaman organisasi, kecakapan manajerial, kemampuan diplomasi, keberanian mengambil keputusan, serta visi jauh ke depan.

Figur yang dibutuhkan adalah sosok yang bersih. Dalam situasi ketika publik setiap hari disuguhi berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan, NU harus tampil sebagai teladan moral bangsa. Pemimpinnya harus menjadi contoh bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan fasilitas untuk memperkaya diri.

Integritas menjadi syarat mutlak. Tidak cukup hanya bebas dari persoalan hukum, tetapi juga memiliki rekam jejak kehidupan yang sederhana, terbuka, dan konsisten menjaga marwah organisasi. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keteladanan yang terus-menerus diperlihatkan dalam tindakan sehari-hari.

Namun integritas saja belum cukup. Pemimpin NU juga harus memiliki kapasitas intelektual yang kuat. Dunia Islam sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari ekstremisme, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, hingga ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. NU harus mampu menawarkan jawaban atas tantangan tersebut melalui pemikiran yang progresif tanpa meninggalkan akar tradisinya.

Di sinilah warisan para pendiri NU menjadi sangat penting. KH Hasyim Asy'ari membangun NU dengan fondasi ilmu. KH Wahab Hasbullah mengajarkan pentingnya organisasi. KH Bisri Syansuri menanamkan keteguhan dalam menjaga tradisi. Gus Dur kemudian memperlihatkan bahwa tradisi tidak bertentangan dengan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan modernitas. Seluruh warisan itu harus diteruskan oleh pemimpin NU berikutnya.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.