.png)
14 hours ago
7
Petugas Manggala Agni Daops Muara Bulian bersama prajurit TNI memadamkan api yang membakar lahan di Tenam, Batang Hari, Jambi, Jumat (21/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan, Sumatra, hingga Papua dinilai tidak semata-mata dipicu kondisi kemarau, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola sumber daya alam (SDA). Di sisi lain, pemerintah memperkuat operasi terpadu dengan mengerahkan ribuan personel dan dukungan udara untuk menahan perluasan kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak asap.
Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa Firdaus Cahyadi mengatakan karhutla merupakan akumulasi krisis iklim dan buruknya tata kelola SDA. Menurut dia, model pembangunan ekonomi ekstraktif selama beberapa dekade telah menciptakan wilayah yang menanggung beban kerusakan ekologis di tengah kekayaan keanekaragaman hayati.
“Ini adalah dampak akumulasi krisis iklim dan buruknya tata kelola sumber daya alam,” ujar Firdaus dalam keterangan tertulis, Ahad (23/8/2026).
Firdaus mengutip catatan organisasi lingkungan hidup yang menunjukkan 74 persen hotspot berada di wilayah konsesi korporasi. Ia menyebut 10.739 hotspot terdeteksi di lahan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit, 7.880 di konsesi pertambangan dan 6.905 di area perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Ia juga merujuk laporan Auriga Nusantara 2026 yang mencatat deforestasi Indonesia meningkat 66 persen pada 2025 dengan kehilangan 433.751 hektare hutan. Menurut Firdaus, angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir dan antara lain dipicu perluasan program ketahanan pangan skala besar.
“Bukan hanya kerusakan alam, tata kelola SDA yang buruk juga menyebabkan peningkatan konflik agraria. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat lonjakan konflik agraria hingga 300 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.
Firdaus mendorong pemerintah mengevaluasi perizinan HGU, pertambangan dan PBPH, serta menghentikan ekspansi yang merusak ekosistem hutan tersisa. Ia juga menyerukan pergeseran dari model ekonomi ekstraktif menuju ekonomi restoratif.
“Pemadaman titik api secara teknis merupakan langkah penting untuk jangka pendek. Namun, tanpa perubahan mendasar pada pijakan kebijakan, Indonesia akan terus menciptakan zona-zona pengorbanan baru untuk ekonomi ekstraktif,” ujarnya.
