Kantor Airlangga Bantah Kesepakatan Dagang Indonesia dan AS Bubar, Ini Penjelasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang menurunkan tarif ekspor RI ke AS menjadi 19 persen dari ancaman 32 persen kini berada di ujung tanduk. Seorang pejabat AS menyebut Jakarta mundur dari sejumlah komitmen yang disepakati pada Juli 2025 sehingga perundingan berisiko kolaps.

Meski begitu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menampik adanya ganjalan khusus yang membuat proses alot. Ia menegaskan proses masih berjalan dan dinamika negosiasi lazim terjadi.

“Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Republika, Kamis (11/12/2025).

Haryo menambahkan pemerintah berharap perundingan segera menutup babak ketidakpastian dan menghasilkan formula yang saling menguntungkan. “Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Haryo.

Sebelumnya, kesepakatan kerangka dagang yang diumumkan pada Juli 2025 memuat komitmen Indonesia menghapus tarif impor atas lebih dari 99 persen barang AS serta meniadakan hambatan non-tarif bagi perusahaan Amerika. Sebagai imbalannya, AS memangkas tarif untuk produk Indonesia menjadi 19 persen.

Namun, pejabat AS yang mengetahui perundingan menyebut Indonesia meminta sebagian komitmen tidak dibuat mengikat dan ingin membingkai ulang beberapa klausul. Pemerintah AS menilai langkah itu akan membuat hasil akhir lebih buruk bagi Washington dibanding kesepakatan yang baru dicapai AS dengan Malaysia dan Kamboja.

Sumber pemerintah Indonesia menyatakan terdapat kebutuhan harmonisasi bahasa dalam dokumen kesepakatan sebelum bisa difinalkan. Di sisi lain, laporan Financial Times yang dikutip Reuters menyebut AS menyoroti kemunduran RI dalam penghapusan hambatan non-tarif, termasuk untuk produk industri, pertanian, dan isu perdagangan digital.

Perundingan lanjutan ini dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiator utama Indonesia. Dengan tensi yang kembali naik, hasil akhir pembicaraan akan menentukan apakah tarif 19 persen benar-benar berlaku permanen atau justru kembali membuka peluang pemberlakuan tarif tinggi terhadap produk RI di pasar AS.