Inggris Bakal Akui Palestina Setelah Trump Pulang ke AS

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan berencana secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah itu dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Inggris.

Laporan The Times mengatakan bahwa Starmer berencana untuk mengakui Palestina bahkan sebelum beberapa negara, yang dipimpin oleh Perancis, akan melakukannya pada pertemuan puncak Majelis Umum PBB di New York minggu depan, di tengah kekhawatiran atas perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Langkah Inggris ini signifikan karena jika diresmikan bersama Prancis bakal menyisakan Amerika Serikat sendirian di Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui Palestina. Selain itu, Inggris juga negara kolonial perebut mandat di Palestina yang mula-mula mendasari pembentukan negara Zionis di tanah Palestina.

The Times melaporkan bahwa Starmer berada di bawah tekanan besar dari dalam partai Buruh untuk mengambil tindakan tersebut, namun akan menunda tindakan tersebut sampai Trump pulang ke AS agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis.

Kementerian Luar Negeri Inggris tidak segera menanggapi permintaan komentar. AS sangat menentang tindakan tersebut, dengan mengatakan hal itu akan menjadi hadiah bagi pejuang Hamas setelah aksi perlawanan pada 7 Oktober 2023 ke Israel selatan.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memperingatkan negara-negara yang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina selama Majelis Umum bahwa Israel dapat mengambil tindakan “timbal balik” dalam bentuk aneksasi Tepi Barat.

Starmer mengumumkan pada Juli bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, dan berkomitmen terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan.

Keputusan tersebut dengan cepat dikutuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut “menghargai terorisme besar Hamas.” Saat bertemu dengan Starmer di London pekan lalu, Presiden Isaac Herzog mengatakan “niat Inggris untuk mengakui negara Palestina saat ini tidak akan membantu memulangkan para sandera, membantu warga Palestina, atau membantu mengakhiri konflik” namun hanya “memperkuat ekstremis di Timur Tengah dan sekitarnya.”

Pada Juni, Inggris memberikan sanksi kepada menteri sayap kanan Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich dan membekukan pembicaraan perdagangan dengan Israel. Dan bulan lalu, pemerintah Inggris mengumumkan larangan perusahaan pertahanan Israel menghadiri pameran senjata besar di London.

Awal pekan ini, Royal College of Defense Studies, salah satu akademi militer paling terkemuka di Inggris, melarang warga Israel mendaftar mulai tahun depan, karena perang yang sedang berlangsung. Israel mendapati dirinya semakin terisolasi di panggung dunia, ketika perang selama 23 bulan yang dipicu oleh serangan pimpinan Hamas pada bulan Oktober 2023 terus berlanjut di Gaza. Kelompok teror di Jalur Gaza masih menyandera 48 orang, dan hanya 20 orang yang diyakini masih hidup.