Duh! 1,28 Juta Rumah Tangga di RI Belum Teraliri Listrik

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada sebanyak 1,28 juta rumah tangga (RT) di Indonesia yang belum teraliri listrik. Diperkirakan untuk membangun aksesnya diperlukan investasi hingga Rp 50 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan di Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah rumah tangga (RT) yang sudah teraliri listrik di Indonesia per triwulan I 2025 mencapai 86.598.260 atau sekitar 98,51%.

"Bisa kita petakan rumah tangga belum berlistrik itu ada sekitar 1,28 juta rumah tangga ada di Aceh, ada di Sumut dan seterusnya," kata Jisman, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Lalu berdasarkan data rasio elektrifikasi (RE), tercatat daerah dengan akses listrik di atas 99% ada sebanyak 17 provinsi. Kemudian daerah dengan rasio antara 90-99% ada sebanyak 15 provinsi, dan daerah dengan rasio di bawah 90% ada 6 provinsi.

"Ini khususnya mohon maaf di daerah timur, jadi memang memang di daerah timur ini agak tertinggal agak, tertinggal memang. Ya ada beberapa memang provinsi baru juga," imbuhnya.

Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) tersebut, pemerintah sendiri berencana menjalankan sejumlah program. Program tersebut antara lain listrik pedesaan (lisdes), peningkatan jam nyala 24 jam/h di 420 lokasi, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Total anggaran yang dibutuhkan diproyeksikan mencapai Rp 50 triliun.

Program pertama yakni lisdes, Jisman menjelaskan, pihaknya telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk melakukan pemetaan atas lokasi desa hingga dusun yang belum mendapat akses listrik. Total sudah ada 10.068 lokasi yang terdata tidak mempunyai akses listrik.

"Kebutuhan investasi untuk mencapai RE atau akses listrik PLN 100% itu khusus jaringannya sendiri dan pembangkitnya, lisdes, itu Rp 42,26 triliun kami sudah hitung Pak, berdasarkan roadmap tadi," ujar dia.

Lalu untuk peningkatan layanan jam nyala 24 jam/h, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 5,5 triliun. Terakhir, untuk program BPBL dibutuhkan investasi sekitar Rp 2,25 triliun. Dengan demikian, bila diakumulasikan ketiga program ini totalnya mencapai Rp 50 triliun untuk periode 2025-2029.

Sementara itu, berdasarkan bahan paparan yang ditayangkan Jisman, angka Rp 50 triliun ini dibagi lagi kebutuhannya di setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2025, kebutuhan investasinya mencapai Rp 3,67 triliun untuk menjalankan ketiga program itu.

Lalu pada tahun 2026 kebutuhan investasinya mencapai Rp 8,18 triliun, tahun 2027 dibutuhkan investasi Rp 14,21 triliun, tahun 2028 dibutuhkan investasi Rp 12,18 triliun, dan terakhir di tahun 2029 kebutuhan investasinya mencapai Rp 11,77 triliun.

"Ini bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PMN, bisa saja dibiayai oleh entah siapalah entah ada pengusaha ada CSR," kata Jisman.

(shc/kil)