Dua Dirjen Baru Kemenkeu Pilihan Prabowo di Mata DPR

Jakarta -

Ketua DPR Puan Maharani buka suara merespons pengangkatan dua pejabat tinggi baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, yang merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini mendapatkan sorotan dari publik karena ada 'aroma' militer, terutama Dirjen Bea Cukai yang merupakan purnawirawan Jenderal TNI-AD.

Puan menilai penunjukan ini merupakan bagian dari kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga mengatakan keputusan tersebut bukan tanpa dasar dan telah melalui komunikasi dengan Menteri Keuangan.

"Ya kan pasti sudah dibicarakan, itu prerogatif, eksekutif dari pemerintah," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/5/2025).

Puan menambahkan, pengangkatan dua dirjen baru tersebut karena memang adanya kebutuhan di Kementerian tersebut yang dinilai dapat membantu menjalankan roda pemerintahan.

"Dan pasti ada kebutuhan penting yang di butuhkan oleh eksekutif sehingga ada penunjukan nama tersebut dalam membantu pelaksanaan kementerian tersebut," tutur Puan.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai latar belakang militer sebagai nilai tambah bagi institusi Bea dan Cukai untuk dapat mengelola institusi lebih baik. Misalnya mendisiplinkan anggotanya yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Justru itu bisa memanfaatkan kedisiplinan beliau, latar belakang beliau untuk mengangkat citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk lebih baik ke depan dalam hal mendisiplinkan anggotanya," katanya saat dihubungi detikcom.

Misbakhun menambahkan, latar belakang Dirjen tersebut juga dapat membantu koordinasi berbagai keperluan terkait kepabeanan dan pengenaan pajak yang kompleks.

Apalagi, lingkup Ditjen Bea dan Cukai banyak melibatkan pemangku kepentingan, termasuk di wilayah perbatasan, pelabuhan resmi dan tidak resmi, serta dalam hal penegakan hukum.

"Dan itu perlu seorang dengan latar belakang militer dalam rangka konsolidasi dan kordinasi. Jangan sampai kemudian karena Ditjen Bea dan Cukai ingin lebih baik lagi, ingin melaksanakan aturan dengan baik, kemudian ada pihak-pihak lain yang terganggu," tutur Misbakhun.

(hns/hns)