.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator lapangan massa aksi, Hafidz Hernanda, mengatakan massa BEM Universitas Indonesia (UI) membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan. Menurutnya, terdapat delapan tuntutan yang akan disuarakan massa.
“Untuk tuntutannya kita ada delapan. Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini sayangnya adalah setelah kami dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, sayangnya kok kita sekarang itu merasa masih dijajah ya oleh pemerintah,” kata Hafidz saat ditemui di fakultas FISIP UI, Selasa (18/8/2026).
Selanjutnya, tuntutan kedua, berkaitan dengan persoalan ekonomi, yakni penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Yang kedua adalah turunkan harga pokok dan juga harga BBM,” katanya.
Selanjutnya, massa menuntut penghentian pemusatan kekuasaan, penghentian TKD atau Transfer Keuangan ke Daerah, serta pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
“Yang ketiga adalah hentikan pemusatan kekuasaan, hentikan juga TKD (Transfer Keuangan ke Daerah) dan juga berikan otonomi seluas-luasnya ke daerah. Karena kami rasa, terutama dari BEM UI, itu punya tesis bahwa saat ini Prabowo tuh ingin menjadi Soeharto tapi dalam arti yang lebih luas lagi di mana ia ingin mengambil seluruh kekuasaan yang ada di pusatnya. Ia sedang mencoba untuk mengambil para lokal oligarki-oligarki lokal, dan juga kita bisa melihat dari berbagai macam kebijakan yang ia buat,” kata Hafidz.
Massa juga menyampaikan tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Lanjut juga kita juga ada tuntutan terkait penghentian MBG dan KDMP, dan juga evaluasi total seluruh PSN (Proyek Strategis Nasional) yang ada,” katanya.
Tuntutan lainnya menyangkut keberadaan TNI dan Polri di ruang sipil serta pembangunan batalyon TP di berbagai daerah.
“Keempat, kami juga meminta untuk menghentikan seluruh intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan juga kami juga ingin menghentikan adanya Batalyon TP yang sudah dibuat gitu lho. Karena selain adanya militerisasi yang menguat dan juga banyak sekali aparat-aparat yang masuk ke ruang sipil, sekarang tuh kita sudah melihat bahkan adanya pembangunan-pembangunan yang luar biasa banyaknya yang ingin dibuat di tiap kabupaten. Bayangkan, Batalyon di tiap kabupaten gitu lho,” kata Hafidz.
Menurutnya, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah kesejahteraan. Ia mencontohkan persoalan makanan bergizi bagi anak-anak hingga kesehatan mental.
“Sedangkan yang dibutuhkan oleh negara ini itu bukan hal seperti itu. Yang dibutuhkan di negara ini adalah kesejahteraan di mana semua anak kecil itu tuh bisa makan makanan bergizi gratis misalnya, tanpa keracunan. Semua anak kecil yang ada di Indonesia bisa membeli alat tulis dan bahkan bisa menjaga kesehatan mental dia sampai mereka tidak bunuh diri seperti yang di NTT. Apa iya? Saya melihat lho pidato Presiden sama sekali tidak ada mengungkit apa yang terjadi di NTT, apa yang terjadi di Flores,” katanya.
Hafidz juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menetapkan bencana nasional di NTT dan Flores.
“Dan tuntutan terakhir kami adalah untuk meminta pemerintah men-set bencana nasional di NTT dan Flores. Karena kami sangat menyedihkan. Bayangkan seorang pemimpin negara berpidato di Hari Kemerdekaan tidak mempedulikan rakyatnya sama sekali. Tidak mencerminkan apa yang sedang terjadi di negara ini saat ini. Antara memang dia tidak melihat kondisinya, atau memang dia sengaja tidak melihat, atau bahkan lebih parahnya lagi ia melihat dan sengaja tidak ingin peduli. Seperti itu,” kata Hafidz.
