.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat bakal memangkas dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026 ke Provinsi Jakarta sebesar Rp 16 triliun atau berkurang 59,47 persen dibanding tahun 2025. Akibatnya, RAPBD Jakarta yang sebelumnya telah disepakati sebesar Rp 95,35 triliun bakal berkurang menjadi Rp 81,28 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta Marullah Matali mengatakan, dana TKD pada tahun anggaran 2026 akan menjadi Rp 11,15 triliun, yang terdiri dari Rp 7,52 triliun dana bagi hasil (DBH), Rp 3,3 triliun dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, dan Rp 285,82 miliar. Dana TKD itu berkurang signifikan dibandingkan pada tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 27,54 triliun.
"Atas penurununan alokasi transfer ke daerah tersebut, maka postur Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2026 yang semula disampaikan menjadi selisih sekitar Rp 14 triliun," kata dia saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Jakarta, Senin (20/10/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyatakan alokasi dana TKD yang berkurang itu tentunya berdampak terhadap RAPBD Jakarta 2026. Ia menyebutkan, RAPBD Jakarta 2026 akan menjadi Rp 81,28 triliun.
"Inilah yang menyebabkan terjadi kontraksi terhadap RAPBD 2026 menjadi Rp 81,28 triliun," ujar dia.
Menurut Atika, pemangkasan dana TKD itu kemungkinan tidak hanya terjadi pada tahun anggaran 2026. Ia menilai, pemangkasan itu bisa terjadi untuk lima tahun ke depan.
Karena itu, Pemprov Jakarta akan berupaya mengubah perilaku belanja daerah yang dilaksanakan selama ini. Tak hanya itu, Pemprov Jakarta juga bakal mengeksplor sumber fiskal baru.
Atika menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mengatasi berkurangnya APBD. Pertama adalah dengan melakukan efisiensi. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengalihan program yang dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
"Terutama adalah PSN yang merupakan kewajiban daerah, ini yang akan kita negosiasikan untuk bisa dilakukan perubahan kesepakatan terhadap penugasan daerah dari pusat," kata dia.
Terakhir, Pemprov Jakarta bakal mencari sumber fiskal baru. Salah satunya dengan rencana membentuk Jakarta Collaboration Fund.
Atika memastikan, sejumlah program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tidak akan terdampak dengan berkurangnya APBD Jakarta. poin yang tetap dipertahankan antara lain subsidi pangan 19,8 juta paket komoditas, penerima KJP sebanyak 707 ribu orang, pnerima KJMU sebanyak 27 ribu mahasiswa, kenaikan operasional RT/RW sebesar 25 persen dan Dasawisma 50 persen, pembangunan RSUD Cakung, peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi, pembangunan RTH di 11 lokasi, serta proyek pengendalian banjir di 13 lokasi.
Ia menambahkan, pihaknya juga tetap akan memberikan subsidi transportasi kepada masyarakat. Adapun proyeksi subsidi yang akan diberikan adalah untuk 45 juta penumpang MRT, 1,5 juta penumpang LRT Jakarta, dan 449 juta penumpang Transjakarta.
"Untuk proyek multiyears, Pemprov DKI mempertahankan program pembangunan flyover Latumeten, rumah susun Rorotan IX, dan gedung teknis Batavia di Jatibaru," kata dia.
Namun, proyek rehabilitasi puskesmas akan dirasionalisasi dari 12 lokasi menjadi lima lokasi, dan pembangunan sekolah dari 22 lokasi menjadi lima lokasi plus satu sekolah cagar budaya (SDN 07 Palmerah).
