.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pembentukan protokol bersama untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Protokol tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tim pemadam dapat segera mencapai titik api.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah menyiapkan personel, pos komando, kendaraan, pompa, sumber air, dan berbagai peralatan untuk mencegah serta mengendalikan karhutla. Dalam kondisi tertentu, regu pemadam perusahaan juga membantu menangani kebakaran di luar areal konsesi guna mencegah api meluas ke kawasan hutan, permukiman, maupun lahan masyarakat.
“Api tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Ketika ditemukan kebakaran di sekitar wilayah operasional, tindakan cepat harus dilakukan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran besar dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” kata Soewarso dalam keterangannya, Ahad (23/8/2026).
Menurut Ketua Umum APHI, kecepatan respons pada jam-jam pertama sangat menentukan keberhasilan pemadaman, terutama di lahan gambut dan wilayah yang mengalami kekeringan. Keterlambatan penanganan dapat membuat api semakin sulit dikendalikan, terutama ketika lokasi kebakaran jauh dari sumber air atau hanya dapat dijangkau melalui jalur tertentu.
Soewarso menegaskan, tindakan pemadaman di wilayah masyarakat bukan upaya untuk mengambil alih atau menguasai lahan. Langkah tersebut merupakan tindakan darurat untuk menghentikan api, melindungi keselamatan manusia, dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan perusahaan perkebunan juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Upaya itu dilakukan melalui patroli, pemantauan titik panas, penyediaan regu pemadam, pompa berkapasitas besar, mobil tangki, alat berat, drone, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
“Personel dan peralatan pemadaman hanya akan efektif apabila dapat segera mencapai titik api. Karena itu, kolaborasi dan keterbukaan akses menjadi kunci. Jangan sampai waktu kritis untuk mengendalikan kebakaran hilang akibat kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi,” ujar Eddy.
Menurut dia, kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat telah berjalan di banyak wilayah. Masyarakat Peduli Api, kelompok tani, pemerintah desa, tokoh adat, aparat, dan perusahaan telah menjadi bagian dari sistem deteksi dini serta penanganan kebakaran di tingkat tapak.
GAPKI pun mendorong setiap desa rawan karhutla memiliki nomor kontak darurat, jalur komunikasi satu pintu, peta akses pemadaman, titik sumber air, serta daftar personel yang dapat segera dihubungi ketika kebakaran ditemukan. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
APHI dan GAPKI menilai karhutla merupakan persoalan lintas batas yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah, masyarakat, ataupun perusahaan. Karena itu, pembagian peran yang jelas, rasa saling percaya, dan kesiapan untuk saling membantu diperlukan agar api dapat dikendalikan sejak tahap awal.
Kedua organisasi tersebut juga mendorong pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan protokol kolaboratif sebelum puncak musim kemarau. Protokol itu diharapkan tetap menghormati hak masyarakat sekaligus memastikan seluruh tim pemadam dapat bergerak cepat tanpa hambatan saat titik api ditemukan.
