APBD Jakarta Hanya Rp81,32 Triliun, Pramono Ajak Swasta Bangun Ibu Kota Lewat Naming Rigth

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah gencar mendorong perubahan paradigma dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota. Ia menargetkan transformasi wajah Jakarta melalui optimalisasi skema kemitraan pihak swasta tanpa harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun APBD pada 2026 resmi ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp81,32 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp91,86 triliun.

Hingga 31 Maret 2026, realisasinya meliputi pendapatan daerah Rp9,57 triliun (13,39 persen), belanja daerah Rp10,38 triliun (13,97 persen), penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun (58,92 persen), serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar (3,45 persen), dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun.

Inisiatif minim intervensi anggaran daerah untuk proyek pembangunan ini mulai diimplementasikan pada sejumlah proyek strategis yang kini tengah berjalan maupun yang sudah menjadi pusat keramaian publik. Melalui pemanfaatan hak penamaan atau naming right, pemerintah daerah berupaya menggandeng mitra kerja secara masif untuk mendanai fasilitas kota.

"Saya ingin membangun Jakarta tanpa menggunakan APBD. Termasuk contoh Taman Bendera Pusaka yang ada di Barito, Jakarta Selatan yang sekarang lagi happening banget, itu seribu persen tidak menggunakan dana APBD,” ujar Pramono dalam pernyataannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Halaman : 1 2 3