.png)
1 hour ago
1
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah memperdalam penyelidikan terhadap delapan perusahaan yang diduga terindikasi terlibat dalam penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah memperdalam penyelidikan terhadap delapan perusahaan yang diduga terindikasi terlibat dalam penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Yulia Suryanti, mengatakan tim Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) saat ini sedang melakukan verifikasi intensif terhadap temuan awal di lapangan.
Menurut Yulia, tim Gakkum tengah melaksanakan tahap verifikasi berlapis terhadap temuan yang mengarah pada aktivitas sejumlah badan usaha di wilayah terdampak. Tahap ini mencakup pengumpulan data primer dan sekunder terkait operasi perusahaan dan kondisi lingkungan sekitar. Pemeriksaan juga diperluas melalui klarifikasi langsung di lapangan dengan melibatkan manajemen perusahaan dan otoritas daerah.
Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan koordinasi lintas sektoral dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian data. Yulia menegaskan, sebagai institusi yang memegang otoritas perlindungan lingkungan, KLH berkomitmen menindak tegas pelanggaran yang terbukti mengancam keselamatan masyarakat dan merusak ekosistem.
Ia menekankan penegakan hukum akan dilakukan secara akurat dan transparan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta serta bukti hukum yang kuat, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Kami menghargai tingginya perhatian publik dan media terhadap perkembangan kasus ini. Namun demikian, proses penanganan kasus lingkungan memerlukan kecermatan dan kajian teknis yang komprehensif untuk menjamin akuntabilitas,” kata Yulia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/12/2025).
Berdasarkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat milik Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), hingga Selasa (9/12/2025), total korban tewas mencapai 962 orang, sementara 291 orang masih dinyatakan hilang.
Banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu itu juga melukai lebih dari 5 ribu orang serta merusak sekitar 1.100 fasilitas umum, 425 tempat ibadah, 161 fasilitas kesehatan, 543 fasilitas pendidikan, dan 497 jembatan.
