Khofifah Klaim Lapangan Kerja di Jatim Meluas, Pengangguran Terbuka Turun

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, lapangan kerja di Jatim terus terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun signifikan. Dia mengeklaim, hal tersebut setelah pemprov meraih penghargaan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Fiskal Tinggi.

"Kategori ini melihat kemampuan daerah menyediakan lapangan kerja. Indikatornya adalah perubahan tingkat kesempatan kerja yang menunjukkan apakah semakin banyak penduduk yang bekerja. Dan Alhamdulillah, kami di Jawa Timur dianggap sangat layak mendapat penghargaan ini," kata Gubernur Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Khofifah menjelaskan bahwa TPT Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per 13 November 2025 berada di angka 3,88 persen atau turun 0,31 persen poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,19 persen. Ia menambahkan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 mencapai 24,76 juta orang menurut BPS Jawa Timur per 5 November 2025, bertambah 282,42 ribu orang dibanding Agustus 2024.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur tercatat 73,98 persen, naik 0,53 persen poin dibanding tahun sebelumnya, sementara jumlah penduduk bekerja mencapai 23,80 juta orang atau meningkat 439,92 ribu orang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha dengan peningkatan terbesar, yaitu 285,90 ribu pekerja.

"Sebenarnya capaian ini adalah hasil kumulatif dari kinerja semua dinas, stakeholder, maupun pemerintah kabupaten/kota. Maka, ini adalah apresiasi untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depan, Jawa Timur bisa lebih menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan," ujarnya.

Penilaian dalam Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 dibagi dalam kategori pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, dengan klasifikasi fiskal rendah, sedang, dan tinggi. Mendagri Tito Karnavian menilai sistem tersebut adil karena memungkinkan setiap daerah bersaing sesuai kapasitas fiskalnya.

"Jadi kalau kapasitasnya tinggi, lawan yang tinggi. Sedang, lawan yang sedang. Rendah, lawan yang rendah. Kalau tinggi melawan yang rendah, yang rendah nggak akan pernah menang. Ini sudah cukup fair, saya lihat," katanya.

Ia berharap semakin banyak daerah menyusul meraih penghargaan serupa agar pembangunan nasional dapat berkembang lebih pesat dan merata.

sumber : Antara