Kemenperin: Dekarbonisasi Industri Sebuah Keharusan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memperingatkan dunia usaha bahwa industri Indonesia tidak lagi bisa menunda agenda dekarbonisasi di tengah ancaman triple planetary crisis. Krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi harus jadi perhatian bagi negara dengan basis manufaktur besar seperti Indonesia.

Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Muhammad Taufik menegaskan, dekarbonisasi bukan pilihan, tetapi keharusan agar industri tetap kompetitif. “Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero emission pada 2060,” ujar Taufik dalam sambutannya mewakili Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam acara ESG Symposium 2025 Indonesia yang digelar SCG di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Ia mengatakan, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 17,39 persen dan menyumbang ekspor sebesar 167 miliar dolar AS, tetapi juga menjadi sumber signifikan emisi dan tekanan lingkungan. Karena itu, transformasi industri hijau disebut harus berjalan lebih cepat dan lebih merata.

Taufik menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ESG Symposium 2025 yang dinilainya memberi ruang dialog strategis lintas sektor. Ia menyebut forum ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Menurutnya, forum semacam ini diperlukan untuk memastikan arah kebijakan dan langkah industri berjalan sejalan dengan tuntutan global.

Taufik menegaskan, Kemenperin telah menyiapkan lima pilar untuk mempercepat industri hijau. Pilar pertama adalah penyempurnaan regulasi dan penguatan standar industri hijau agar perusahaan memiliki arah transisi yang jelas. “Kami juga melakukan penguatan instrumen seperti standar industri hijau, sertifikasi dan pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya yang diterbarukan dan pengurangan emisi,” ujarnya.

Pilar kedua adalah implementasi ekonomi sirkular melalui penerapan reduce, reuse, recycle, dan recover di seluruh rantai nilai industri. Ia menyebut pemerintah mendorong simbiosis industri serta berbagai prakarsa waste to value dan waste to energy agar limbah menjadi bahan baku baru. Kemenperin juga menggandeng pemerintah daerah dan pelaku usaha mengembangkan kawasan industri hijau yang mengutamakan efisiensi sumber daya.

Pilar ketiga menekankan inovasi teknologi rendah karbon dan efisiensi energi. Taufik menilai elektrifikasi proses, pemanfaatan energi bersih, dan teknologi digital akan menjadi faktor penurun emisi paling cepat. “Inovasi teknologi dan efisiensi adalah dua hal penting,” ujarnya.

Pilar keempat adalah standardisasi dan penguatan infrastruktur mutu industri, yang menjadi mandat langsung BSKJI. Ia menegaskan standar pengujian, sertifikasi, dan verifikasi produk hijau harus diperkuat agar industri Indonesia mampu memenuhi persyaratan global seperti carbon border adjustment. “Infrastruktur mutu ini akan menjadi fondasi agar klaim keberlanjutan dapat dibuktikan dan diakui secara internasional,” kata Taufik.

Adapun pilar kelima adalah pembukaan akses pembiayaan hijau dan insentif. Ia menyebut transformasi menuju industri hijau membutuhkan investasi besar sehingga sinergi dengan lembaga keuangan nasional dan internasional menjadi kunci. Skema seperti green credit lines, blended finance, dan model bisnis berbasis efisiensi energi disebut terus dikembangkan Kemenperin.

Dalam pidatonya, Taufik juga menekankan bahwa pertumbuhan industri hijau harus bersifat inklusif. UMKM, pekerja, perempuan, dan generasi muda dinilai harus mendapat peran dalam proses transisi.

“UMKM industri dapat mendapatkan pendampingan dan akses teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi, mengelola limbah, dan memenuhi standar lingkungan yang ketat,” ujarnya.

Ia menegaskan manfaat industri hijau semestinya dirasakan masyarakat sekitar kawasan industri, mulai dari kualitas udara dan air yang lebih baik hingga peluang ekonomi baru seperti pengolahan sampah terpilah. Transformasi ini, menurutnya, harus mengubah pendekatan pembangunan dari eksploitatif menjadi regeneratif, dari eksklusif menjadi partisipatif.

Taufik menilai ekonomi sirkular dan dekarbonisasi adalah dua komponen yang mustahil dipisahkan. Pengurangan bahan baku primer, perpanjangan usia pakai produk, serta konversi limbah menjadi bahan baku baru dinilai dapat menekan jejak karbon rantai nilai industri. “Perusahaan yang bergerak lebih awal akan menikmati keunggulan kompetitif di pasar global yang semakin menuntut produk hijau,” katanya.

Ia juga menjelaskan kerangka ESG sebagai fondasi tata kelola industri yang modern. Dari sisi lingkungan, Kemenperin mendorong efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dari sisi sosial, pemerintah menekankan keselamatan kerja dan pengembangan keterampilan pekerja agar siap beradaptasi dengan teknologi hijau. Dari sisi tata kelola, perusahaan diminta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Taufik menegaskan, transisi industri hijau tidak dapat dilakukan satu pihak saja. Pemerintah, industri, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil disebut harus memperkuat kemitraan. “Forum ini tidak hanya menjadi ajang praktik baik, tetapi juga bisa melahirkan inisiatif kolaboratif baru,” ujarnya.

Presiden dan CEO SCG Thammasak Sethaudom mengatakan, perjalanan Indonesia menuju NZE 2060 membutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Untuk mencapai target itu, dibutuhkan kerja sama, inovasi, dan inklusi.

“Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita harus bertindak, tetapi seberapa cepat dan seberapa kolaboratif kita dapat bergerak, sembari memastikan transisi ini tetap adil dan tidak meninggalkan siapa pun. Berpedoman pada prinsip Inclusive Green Growth, SCG akan terus bekerja bersama pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam mendukung transformasi berkelanjutan Indonesia,” katanya.

Dia berharap ESG Symposium 2025 dapat menjadi titik tolak bagi para pemangku kepentingan untuk bertindak lebih cepat, terukur, dan terintegrasi. Dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas lingkungan, target Indonesia Emas 2045 dan NZE 2060 diyakini dapat tercapai.