ISSC Sambut Janji Purbaya Benahi Impor Baja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) menilai kebijakan impor baja konstruksi menekan ruang usaha industri baja nasional dan mengancam keberlanjutan lapangan kerja. Pelaku industri meminta pemerintah memperbaiki tata kelola impor agar produk domestik tidak tersisih oleh masuknya baja jadi dari Cina dan Vietnam.

Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). “Dulu industri ini dilindungi Pak, sekarang impor baja konstruksi siap pasang sudah masuk hingga satu juta ton tahun ini. Perusahaan saya itu butuh sekitar 20 ribu ton untuk menghidupi 1.000 karyawan,” ujarnya.

Budi menilai banjir produk baja jadi dari luar negeri mempersempit peluang pasar pabrikan nasional serta berdampak pada bengkel konstruksi baja dan tenaga kerja pengelasan. Ia mencontohkan banyak pembangunan gudang, pabrik, dan pusat perbelanjaan menggunakan produk impor tersebut. “Dulu kami menghidupi 1.000 karyawan, sekarang tinggal 70 orang,” katanya.

Menurut Budi, kebijakan bea masuk nol persen untuk baja jadi impor dari Cina dan Vietnam membuat produsen dalam negeri tidak berada pada arena persaingan yang setara. “Level playing field hilang. Ini bukan soal proteksi, ini soal keadilan dan keberlanjutan industri strategis bangsa,” jelasnya.

Ia menambahkan tidak adanya insentif fiskal setara bagi pelaku lokal menciptakan efek domino berupa penurunan utilisasi pabrik, ancaman PHK, dan melemahnya rantai pasok. ISSC mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan impor baja. “Kami mendukung pemerintah menangkap dan menyetop impor baja,” kata Budi.

Budi juga mengapresiasi respons Purbaya yang menyatakan siap mengambil tindakan terhadap impor baja konstruksi. ISSC berkomitmen menyerahkan laporan lengkap mengenai kondisi industri baja nasional dan dampak arus impor.

Dalam forum tersebut, Purbaya menyampaikan akan menelusuri persoalan yang dihadapi industri konstruksi baja. “Saya bukan ahli baja. Saya ingin mengerti, baja itu ada apa saja. Nanti laporkan ke saya masalahnya seperti apa? Karena kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus,” ujarnya.

Purbaya meminta ISSC menyampaikan data situasi lapangan termasuk kondisi di pelabuhan, dan menegaskan pemerintah tidak semestinya membuka impor untuk barang yang dapat diproduksi dalam negeri. “Kalau di dalam negeri sudah ada suplainya, ngapain kita buka impor?” kata Purbaya.

Ia juga memperingatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar memperbaiki tata kelola impor dalam satu tahun. “Kalau dalam setahun tidak beres, Bea Cukai betul-betul dibekukan. Ke depan bisa saya sidangkan, saya bereskan isu-isu di baja itu,” ujar Purbaya.