Bank Jakarta Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah untuk Sektor Produktif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Jakarta menyatakan telah menyalurkan seluruh dana pemerintah pusat sebesar Rp1 triliun yang ditempatkan pada November 2025. Penyaluran diprioritaskan untuk pembiayaan sektor produktif yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, penyaluran dilakukan dalam periode 12–21 November 2025 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

“Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat melalui penempatan dana ini. Seluruh penyaluran telah kami selesaikan tepat waktu dan sesuai mandat untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (2/12/2025).

Agus menjelaskan bahwa setelah dana pemerintah tersalurkan penuh, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi pembiayaan menggunakan likuiditas internal yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan. Ia menegaskan kesiapan lembaganya untuk menangani penempatan dana dalam skala yang lebih besar.

“Pipeline pembiayaan kami kuat dan terukur, sehingga kami siap menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan prudent,” katanya.

Bank Jakarta menyampaikan bahwa profil kesehatannya berada dalam kategori sehat menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan semester I 2025. Likuiditas yang terjaga, kualitas aset yang baik, serta tingkat kredit bermasalah yang terkendali disebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kapasitas pembiayaan. Kondisi tersebut diyakini memperkuat kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan berskala signifikan.

Terkait kemungkinan penempatan dana berikutnya dari pemerintah, Agus menyatakan kesiapan Bank Jakarta dalam mendukung kebijakan fiskal melalui pembiayaan sektor produktif. “Dengan tata kelola yang kuat dan fokus pada sektor yang memberi manfaat nyata, Bank Jakarta siap memastikan setiap penempatan dana memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan Bank Jakarta akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan regulator lainnya. Penguatan sinergi tersebut disebut menjadi langkah penting untuk menjaga fungsi intermediasi tetap sehat dan akuntabel.